Komisi D Dukung Percepatan Pasar Kelola Sampah Mandiri
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendukung percepatan pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan pasar guna menekan volume pengiriman sampah ke TPST Bantargebang.
"Sampah organik memiliki potensi ekonomi,"
Menurut Yuke, pengelolaan sampah di pasar perlu mendapat perhatian serius, termasuk di Pasar Induk Kramat Jati. Ia menilai, perlu dipastikan apakah penanganan sampah di pasar akan dilakukan langsung oleh Perumda Pasar Jaya atau melalui kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Yuke juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta maupun investasi untuk mempercepat pengolahan sampah di pasar-pasar tersebut.
Ketua DPRD Ajak Warga Aktif Pilah Sampah“Apakah nanti ditangani Pasar Jaya sendiri, bersama Dinas Lingkungan Hidup, atau melalui investasi dan kerja sama dengan pihak swasta, yang terpenting harus segera ditangani,” ujarnya, Sabtu (14/3).
Ia menjelaskan, sebagian besar sampah di pasar merupakan sampah organik yang memiliki potensi ekonomi cukup besar jika dikelola dengan baik. Sampah tersebut, tambah dia, dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak, pupuk, maupun diolah melalui konsep ekonomi sirkular.
Yuke menekankan pentingnya penanganan sampah secara menyeluruh, mulai dari sumber timbulan, tahap pengelolaan menengah, hingga pengolahan di tahap akhir.
Menurutnya, upaya pengurangan sampah tidak boleh hanya berfokus pada pengolahan di hilir. Penguatan penanganan dari sumber juga harus menjadi perhatian utama.
“Selain memikirkan pengolahan di tahap akhir, penanganan dari sumber dan di tingkat menengah juga harus terus diupayakan. Semua tahapan tidak boleh diabaikan,” katanya.
Yuke juga menyoroti potensi pengolahan sampah dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat menjadi bahan baku pengolahan sampah organik.
“Sebetulnya ini peluang bisnis yang besar jika bisa bekerja sama dengan pihak yang membutuhkan, misalnya untuk pakan ternak, pupuk, atau pengolahan berbasis ekonomi sirkular,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebenarnya banyak pihak yang membutuhkan sampah pilahan sebagai bahan baku. Sebab itu, pemerintah perlu berperan mempertemukan komunitas pengelola sampah dengan pihak ketiga yang dapat mengolahnya.
“Potensinya sangat besar. Tinggal bagaimana mempertemukan pihak yang membutuhkan dengan komunitas atau warga yang sudah memilah dan mengolah sampah di lingkungannya,” tandas Yuke.
