Satpol PP Perkuat Mitigasi Tangkal Kerawanan Sosial
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi mencegah kerawanan sosial seperti premanisme dan pungutan liar (pungli) di berbagai wilayah ibu kota. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya aksi pemalakan yang sempat viral di kawasan Tanah Abang, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi keamanan di ruang publik.
"Partisipasi aktif warga menjadi faktor penting,"
Di sisi lain, secara umum tingkat keamanan Jakarta masih tergolong baik, meskipun kejadian di lapangan tetap menjadi perhatian.
Berdasarkan laporan Global Residence Index 2026, Jakarta menempati peringkat kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara dengan skor 0,72, berada di bawah Singapura. Capaian ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi keamanan di lapangan.
Legislator Dukung Tindakan Tegas Berantas PremanismeKepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, pihaknya terus meningkatkan respons cepat terhadap setiap laporan gangguan ketertiban. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa aman sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.
“Setiap kejadian yang viral langsung kami koordinasikan dengan kepolisian, dan pelakunya berhasil diamankan dengan cepat,” ujarnya, Kamis (16/4).
Satriadi menyampaikan, potensi kerawanan seperti premanisme dan pungli tidak terlepas dari dinamika kota besar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kawasan seperti Tanah Abang, yang menjadi pusat perdagangan, kerap menghadirkan peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran.
“Meski demikian, kondisi serupa juga berpotensi muncul di wilayah lain jika tidak diantisipasi,” katanya.
Untuk itu, Satpol PP DKI Jakarta menerapkan langkah mitigasi yang berlaku di seluruh wilayah Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi secara masif melalui pengeras suara atau woro-woro, mengingatkan masyarakat terkait larangan parkir liar, aktivitas ilegal, serta potensi pungli yang dapat timbul dari ketidaktertiban.
“Penertiban terhadap praktik parkir liar dan aktivitas mangkal sembarangan juga terus digencarkan. Ketidakteraturan di ruang publik seringkali menjadi celah munculnya tindakan pemalakan. Oleh karena itu, penataan ruang dan kedisiplinan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan,” jelasnya.
Satriadi menuturkan, koordinasi lintas instansi juga diperkuat, melibatkan Dinas Perhubungan, TNI, Polri, serta pemerintah wilayah setempat. Satpol PP bahkan akan menggelar forum komunikasi seperti coffee morning bersama tokoh masyarakat, lurah, dan camat untuk membangun sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Partisipasi aktif warga menjadi faktor penting dalam menekan potensi gangguan ketertiban,” ucapnya.
Satriadi menambahkan, pemanfaatan teknologi seperti pemasangan dan optimalisasi CCTV turut menjadi fokus. Satpol PP DKI Jakarta mendorong penyebaran informasi kepada masyarakat bahwa wilayah mereka berada dalam pengawasan.
Langkah ini diyakini dapat mencegah niat pelaku kejahatan sekaligus mempercepat proses penindakan jika terjadi pelanggaran.
“Dengan kombinasi penegakan, pencegahan, dan kolaborasi, pemerintah optimistis keamanan Jakarta dapat terus terjaga,” tandasnya.
