Bappeda Kaji Identifikasi Risiko dan Mitigasi Kendaraan Listrik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menggelar kick off kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan tahun 2026 bertema kebencanaan di Blok H, Balai Kota Jakarta, Kamis (23/4).
"harus dimitigasi,"
Kegiatan ini mengangkat dua fokus utama, yakni manajemen risiko dan kesiapsiagaan, termasuk tata kelola kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi keselamatan kebakaran, serta penguatan peran dan kapasitas BPBD DKI Jakarta pada tahap prabencana hingga pascabencana.
Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda DKI Jakarta, Andhika Ajie mengatakan, transformasi Jakarta sebagai kota global membawa tantangan baru, khususnya dalam aspek kebencanaan yang dipengaruhi perkembangan teknologi.
4.647 Kendaraan Listrik Telah Uji Kir di UP PKB Pulo GadungMenurutnya, kemajuan teknologi seperti kendaraan listrik, kecerdasan buatan, hingga kendaraan otonom berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, meski sebelumnya belum banyak terbayangkan.
“Dalam lima tahun terakhir, pengembangan ekosistem kendaraan listrik semakin masif. Ini tentu baik untuk menekan emisi karbon, tetapi di sisi lain juga memunculkan risiko baru yang harus dimitigasi,” ujar Andhika.
Ia menyoroti penggunaan baterai lithium-ion pada kendaraan listrik yang memiliki potensi risiko kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun di jalan raya. Sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi risiko sekaligus merumuskan strategi penanganannya.
“Risiko dari penggunaan kendaraan listrik, terutama terkait kebakaran, perlu diantisipasi melalui tata kelola yang tepat, termasuk strategi pemadaman yang relevan,” katanya.
Selain isu kendaraan listrik, penelitian ini juga difokuskan pada penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, terutama dalam meningkatkan kapasitas menghadapi bencana sejak tahap prabencana hingga pascabencana.
Dalam pelaksanaannya, Bappeda DKI Jakarta menggandeng berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga hingga kalangan akademisi. Salah satunya melalui kerja sama dengan Centre for Ageing Studies Universitas Indonesia sebagai pelaksana penelitian.
Andhika berharap, hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan data dan informasi. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Jakarta, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi kota-kota lain di Indonesia,” tandasnya.
