Rano Dukung Penambahan 5.000 Personel Satpol PP Secara Bertahap
Rencana penambahan 5.000 personel Satpol PP, didukung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Namun, penambahan itu dipastikannya harus dilaksanakan secara bertahap.
"Saya tidak bilang kerjanya berlebihan, tapi memang agak ekstra,"
"Maaf, saya tidak bilang kerjanya berlebihan, tapi memang agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas ," katanya, Jumat (24/4).
Rano menilai, usulan penambahan 5.000 personel Satpol PP merupakan hal wajar. Dibandingkannya, Dinas Penaggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang membutuhkan tambahan 11 ribu personel dengan pertimbangan luasan area dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
Satpol PP DKI Usulkan Penambahan PersonelTidak hanya mempertimbangkan rasio luasan wilayah dan jumlah penduduk, Rano juga menyebut perluasan dan penambahan program Pemprov DKI Jakarta juga jadi pertimbangan. Dicontohkannya, Pemprov DKI Jakarta telah memperluas cakupan layanan Transjakarta hingga Jabodetabek.
Perluasan rute layanan itu ditegaskan Rano membutuhkan tambahan personel Satpol PP untuk memastikan keamanan aset dan ketertiban jalur lintasan. Kemudian juga direncanakan membentuk unit Satpol PP Pariwisata.
Unit tersebut dikatakannya akan bertugas memastikan ketertiban umum di kawasan pariwisata seperti Kota Tua yang akan direvitalisasi dalam waktu dekat. Meski sama-sama bertugas memastikan ketertiban umum, Satpol Pariwisata akan memiliki seragam yang berbeda dan mengedepankan pendekatan lebih humanis.
Selain itu, Rano juga menyoroti 35 personel Satpol PP yang meninggal dalam setahun lantaran akumulasi kondisi kesehatan di rentang waktu lmaa.
Sebagai solusi, Rano mengungkap kebutuhan pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP yang memadai.
Menurut Rano, saat ini Mako Satpol PP di Jalan Kebon Sirih, sangat kecil dan tidak memadai. Selain menjadi pusat komando pengawasan digital dan penempatan armada, Mako yang dibangun nantinya juga bisa menjadi pusat aktivitas dan shelter istirahat personel saat usai bertugas.
"Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi. Makanya kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini, apalagi Jakarta mau jadi Kota Global," tandasnya.
