Pemkot Jakpus Verifikasi Status Kepesertaan JKN

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, Senin (11/5), melakukan verifikasi status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Sekitar 96 persen penduduk di Jakarta Pusat masuk data kepesertaan JKN,"

Menurut Wakil Wali Kota (Wawali) Jakarta Pusat, Eric PZ Lumbun, kegiatan yang diikuti perwakilan dari 44 kelurahan dan delapan kecamatan ini untuk memastikan keakuratan data kepesertaan masyarakat.

"Hingga Mei 2026, tercatat 1.019.692 jiwa atau sekitar 96 persen penduduk di Jakarta Pusat masuk data kepesertaan JKN," ungkap Erix. 

Munjirin Resmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Pulo Gebang

Ditambahkan Eric, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos) tahun 2026, sebanyak 20640 jiwa dinonaktifkan kepesertaan JKN per 1 Mei 2026.

"Sebanyak 13.522 jiwa mengalami pengalihan segmen dari PBPU Pemda menjadi segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Pemerintah juga telah melakukan pemberitahuan status kepesertaan, baik aktif maupun nonaktif, melalui mekanisme WA Blast dari pusat kepada para peserta," beber Eric.  

Eric mengintruksikan camat dan lurah untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status kepesertaan JKN aktif maupun non aktif. 

"Intinya, kegiatan ini untuk menyisir data per RW, RT hingga per rumah. Kita bantu pastikan apakah warga yang nonaktif ini masih ada, meninggal atau pindah agar data akurat," tukasnya.  

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Yesi Rahimi menjelaskan, penonaktifan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial.

"Ada beberapa alasan, di antaranya data yang tidak padan dengan Dukcapil atau warga tersebut dianggap sudah mampu karena masuk ke dalam kategori di atas desil lima," jelasnya. 

Yesi memaparkan, pihaknya telah memberikan informasi melalui berbagai kanal seperti WhatsApp Blast dan surat resmi. Namun, masih terdapat sekitar 1.500 jiwa di Jakarta Pusat yang belum terinformasikan secara langsung.

Untuk itu, pihaknya menggandeng menggandeng pihak kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Pusat guna melakukan sosialisasi langsung kepada warga yang terdampak.

"Kami ingin masyarakat tahu lebih dulu bahwa kepesertaannya sudah tidak aktif, sehingga mereka bersiap atau melakukan reaktivasi sebelum membutuhkan layanan kesehatan," pungkasnya.