Kawal RKPD, Tekanan Ekonomi Global Tak Geser Prioritas Layanan Dasar Jakarta

Pimpinan DPRD DKI Jakarta bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang akan mulai disusun pada pekan depan.

"Anggaran pendidikan tidak boleh berkurang,"

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, Gubernur Pramono menyampaikan tekanan ekonomi global turut berdampak pada kondisi anggaran DKI Jakarta. Selain itu, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga masih terus berlangsung.

“Meski demikian, kami tetap optimistis karena layanan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas. Pak Gubernur menegaskan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan tidak boleh berkurang, termasuk untuk KJP, KJMU, KJP Plus, dan program lainnya. Demikian pula anggaran Dinas Kesehatan juga tidak boleh berkurang,” ujarnya, Selasa (19/5).

Pra RKPD Komisi B Bahas Pengolahan Sampah dan Revitalisasi Pasar Tradisional

Khoirudin menegaskan, DPRD akan mengawal pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami kawal agar meskipun anggaran terbatas, masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Dari sisi pembangunan, ia menyebut, Pemprov DKI tetap memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan. Menurutnya, upaya tersebut akan didukung melalui berbagai skema creative financing.

“Sebab, setiap tahun dalam pembahasan anggaran, pendapatan selalu lebih kecil dibandingkan belanja. Untuk menyiasati hal tersebut, akan dipertimbangkan berbagai skema creative financing,” katanya.

Khoirudin menjelaskan, Gubernur Pramono juga membuka opsi penerbitan obligasi atau sukuk daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, opsi tersebut belum diputuskan dalam rapat bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta.

“Skema ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tabungan atau dana investasi untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan Jakarta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khoirudin optimistis pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap berjalan baik. Ia juga memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Program yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat akan ditempatkan di belakang,” tandasnya.