OPD di Pemkot Jaktim Diajak Tingkatkan Kualitas Konten Informasi Publik
Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Timur mengadakan Seminar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertema "Optimalisasi Strategi Media Sosial Pemerintah dan Pemanfaatan CapCut untuk Meningkatkan Kualitas Konten Informasi Publik".
"Pelayanan publik dan kinerja pemerintah"
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini diikuti sebanyak 150 peserta yang merupakan admin media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.
Sudin Kominfotik Jaksel Perkuat Literasi Digital Admin Media Sosial UKPDKepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Timur, Nuruning Septarida, Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kapasitas pengelola media sosial pemerintah dalam menghadirkan informasi publik yang berkualitas, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, media sosial kini telah menjadi salah satu kanal komunikasi utama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, akun media sosial pemerintah dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
"Saat ini media sosial menjadi salah satu kanal komunikasi utama antara pemerintah dan masyarakat. Informasi tidak lagi hanya disampaikan melalui siaran pers atau laman resmi, tetapi juga melalui konten yang hadir setiap hari di berbagai platform digital," ujarnya, Selasa (30/6).
Nuruning menjelaskan, peran admin media sosial pemerintah tidak lagi sebatas mengunggah dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi representasi komunikasi pemerintah di ruang digital.
"Setiap konten yang dipublikasikan harus mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah," terangnya.
Ia menambahkan, para pengelola media sosial juga merupakan bagian dari ekosistem Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dalam mengakses, mengolah, dan menyebarluaskan informasi yang benar serta bermanfaat.
"Konten pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat, memberikan edukasi, menangkal hoaks dan disinformasi, serta membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, humanis, dan responsif," bebernya.
Nuruning menuturkan, tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya terletak pada banyaknya konten yang diproduksi, tetapi juga pada kualitas dan dampak informasi yang disampaikan.
"Kami perlu menerapkan strategi pengelolaan media sosial yang lebih terencana, mulai dari mengenali karakter audiens, menyusun kalender konten, memanfaatkan data analitik, hingga memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan," ucapnya.
Ia mengingatkan para admin media sosial agar tidak hanya berorientasi pada jumlah unggahan maupun pengikut, melainkan lebih mengutamakan manfaat informasi bagi masyarakat.
"Ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak konten dipublikasikan atau jumlah pengikut yang dimiliki, melainkan sejauh mana informasi pemerintah dapat dipahami, dipercaya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," bebernya.
Dalam seminar tersebut, Nuruning memaparkan peserta mendapatkan materi dari dua narasumber yakni, Content Creator Firda Aini Nur Fatimah yang membahas pemanfaatan aplikasi CapCut untuk meningkatkan kualitas konten informasi publik.
Kemudian, Founder Government Social Media Summit, Karina Kusumawardani, memaparkan materi mengenai penentuan batas informasi publik dalam praktik sengketa informasi, termasuk kebijakan nasional dan tantangan implementasinya.
"Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai strategi komunikasi digital serta pengelolaan informasi publik," imbuhnya.
Nuruning berharap, seminar tersebut dapat meningkatkan kompetensi para admin media sosial pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi digital, menghasilkan konten yang kreatif dan sesuai etika komunikasi publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui media sosial.
"Melalui semangat kolaborasi, kami berharap media sosial pemerintah menjadi ruang komunikasi yang informatif, edukatif, inspiratif, dan partisipatif agar mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, responsif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat," tandasnya.
