Wali Kota Jaksel Minta Jajaran Responsif Tangani Aduan Warga
Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan respons terhadap setiap aduan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) maupun media sosial.
"Tingkatkan kompetensi"
Syafrin mengatakan, tingginya jumlah aduan masyarakat harus dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
JSCTalks Podcast Bahas Sistem Pengaduan di Tengah Tingginya Laporan Publik"Tingkatkan kompetensi digital, pelajari cara berkomunikasi yang baik di ruang publik digital, dan bangun sistem respons cepat di masing-masing lini pelayanan," ujarnya, Senin (6/7).
Syafrin menjelaskan, seluruh OPD perlu mengubah pola pikir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh lagi bersifat pasif dengan menunggu laporan datang.
"Harus proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di lapangan supaya dapat diselesaikan lebih cepat dan tidak berlarut-larut," terangnya.
Ia berharap, pemanfaatan ruang digital dapat menjadi bukti bahwa aparatur di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan mampu bekerja secara profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Selatan, Nirwan Nawawi mengingatkan seluruh jajaran OPD agar tidak menganggap aduan masyarakat sebagai beban.
"Setiap laporan, sekecil apa pun, harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," ucapnya.
Nirwan menuturkan, khususnya bagi OPD yang menangani layanan teknis, keterlambatan dalam merespons laporan masyarakat dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar dan akhirnya menjadi perhatian Inspektorat.
"Berdasarkan pengalaman, apabila laporan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti, permasalahan tersebut dapat berkembang hingga melibatkan aparat penegak hukum," bebernya.
Ia meminta, pengelolaan fitur Cepat Respons Masyarakat (CRM) dan media sosial dilakukan secara optimal melalui koordinasi yang baik antarperangkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap aduan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks.
"Kami berharap setiap aduan, meskipun terlihat sederhana dapat dikomunikasikan dan ditangani dengan baik. Sehingga, kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat," tandasnya.
