Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama kurun waktu belakangan ini akan‎ membuat pelayanan ke masyarakat ibukota menjadi lebih baik.

Saya kira pergantian ini justru membuat pelayanan kita jauh lebih baik. Sekarang coba lihat wali kota dan lurah mana yang tidak turun ke lapangan

"Saya kira pergantian ini justru membuat pelayanan kita jauh lebih baik. Sekarang coba lihat wali kota dan lurah mana yang tidak turun ke lapangan," kata Basuki, di Balai Kota DKI, Senin (7/9).

Basuki mengatakan, salah satu bukti pelayanan di ibukota membaik dengan pola perombakan pejabat ini bisa dilihat di pelayanan kesehatan di puskesmas dan pelayanan perizinan pada kantor-kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) baik di wilayah, kota maupun di provinsi.

"Sekarang nggak ada lagi orang berobat sakit tidak dilayani karena ada BPJS kesehatan dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)," tuturnya.

Menurut Basuki, saat ini Jakarta jauh lebih bersih dari pungutan liar (pungli) yang dahulu terjadi di kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Walau demikian, sampai kini persoalan pungli masih ditemukan terjadi di pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan.

"Yang jadi kendala sekarang, ‎masih ada oknum kita peras PKL untuk sewa lapak," ucapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali melantik 327 pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9) lalu.

Pejabat yang dilantik tersebut‎ terdiri dari 15 Pejabat Eselon II, 97 Pejabat Eselon III, 215 Pejabat Eselon IV dan satu Kepala Kantor Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN).

‎Proses pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan dikuti penandatangan fakta integritas yang diwakili sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dilantik.‎