Insan Koperasi Diajak Jaga Semangat Gotong Royong dan Profesionalisme
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga semangat gotong royong dan profesionalisme.
Jumlah koperasi umum di Jakarta mencapai 2.900 unit.
Ditegaskan Ratu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dan Dekopin, akan terus hadir untuk membantu koperasi tumbuh dan berkembang sebagai wadah untuk berusaha dengan dasar kegotongroyongan.
"Mari bersama-sama kita membangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," seru Ratu, saat memimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 79 di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (12 /7).
Dinas PPKUKM DKI Latih Pengurus dan Pengawas Koperasi Kelurahan Merah PutihUpacara Peringatan Hari Koperasi ke-79 yang mengusung tema "Koperasi Indonesia berdaya, Indonesia berjaya" ini, diikuti pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), serta perwakilan Dinas PPKUKM, Biro Perekonomian, Biro Keuangan, Dinas Gulkarmat, BUMD, BUMN, perwakilan dari Kementerian Koperasi RI dan UKPD lainnya.
Dijelaskan Ratu, saat ini jumlah koperasi umum di Jakarta mencapai sekitar 2.900 unit. Sedangkan Koperasi Kelurahan Merah Putih ada 267. Fari 267 KKMP, sekitar 170 unit di antaranya sudah memulai aktivitas usahanya.
"Kami berharap seluruh koperasi di Jakarta terus aktif. Koperasi merupakan wadah untuk berusaha dengan dasar kegotongroyongan, dan ini sangat bagus," tukasnya.
Ketua Dekopin DKI Jakarta, Suryo Bawono menambakan, saat ini pihaknya mendorong koperasi-koperasi milenial. Koperasi harus lebih maju dengan digitalisasi, penggunaan AI, dan sebagainya.
"Kita terus mendorong anak-anak muda untuk membentuk koperasi. Saat ini sudah ada juga koperasi sektoral, seperti koperasi kafe-kafe kecil dan lainnya," katanya.
Dia menegaskan bahwa semangat kekeluargaan yang tumbuh di dalam koperasi harus terus didorong, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
