Forum Silaturahmi Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Jakarta
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi inisiatif DPRD DKI Jakarta yang mempertemukan anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan Pemprov DKI Jakarta dalam forum silaturahmi bertajuk 'Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta'.
"Ini adalah tradisi yang baik,"
Dikatakan HNW, forum silaturahmi tersebut menjadi terobosan guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap, kegiatan serupa dapat menjadi agenda tahunan dengan penyelenggara yang bergantian.
"Ini adalah tradisi yang baik. Mudah-mudahan ke depan dapat dilaksanakan secara bergiliran, baik oleh DPRD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun anggota DPR dan DPD RI, sehingga kekeluargaan kita semakin kuat," ujarnya, Kamis (30/7).
Apresiasi Dukungan Legislatif, Pramono Sebut DBH Penting Bagi Pembangunan JakartaHNW juga mengapresiasi berbagai kebijakan yang disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin; dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, termasuk terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, persoalan pemangkasan anggaran tersebut perlu terus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, termasuk melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Selain itu, ia menilai, sinkronisasi data penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga perlu terus diperkuat. Ia menegaskan anggota parlemen pusat siap menindaklanjuti berbagai aspirasi dari Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta.
"Temuan-temuan di daerah perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat agar tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad meminta dukungan parlemen pusat memperjuangkan kebutuhan pembangunan ibu kota.
Ramly mengatakan, upaya Pemprov DKI bersama DPRD meningkatkan layanan publik menghadapi tantangan setelah dana transfer ke daerah berkurang sekitar Rp15 triliun.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran pembangunan Jakarta masih besar untuk memperluas program sekolah swasta gratis. Dari usulan 258 sekolah pada 2026, yang disetujui baru 103 sekolah. Selain itu, masih sekitar 61 ribu siswa Jakarta belum memperoleh akses pendidikan gratis.
Ia juga mendorong peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas melalui penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta melengkapi fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit agar pelayanan semakin berkualitas.
Selain itu, warga Jakarta masih dihadapkan keterbatasan lahan pemakaman dan penyaluran subsidi pangan murah yang belum menjangkau seluruh warga yang berhak menerima.
Ramly berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar berbagai program prioritas Jakarta tetap berjalan optimal tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
"Apabila sebagian pengurangan dana transfer dapat diperjuangkan kembali, kebutuhan pembiayaan melalui obligasi daerah dapat dikurangi sehingga anggaran lebih difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
