You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
IMG 20260806 WA0189
photo Fakhrizal Fakhri - Beritajakarta.id

APBD-P 2026 Turun, DPRD Minta Layanan Dasar Tetap Prioritas

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

"Kami harap tidak ada pengurangan program kesejahteraan masyarakat,"

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mengatakan, terdapat penurunan nilai APBD dalam Rancangan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Anggaran yang semula sebesar Rp81,3 triliun dalam APBD Perubahan turun menjadi Rp79,58 triliun.

Dalam rancangan tersebut, postur anggaran terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp69,34 triliun, belanja daerah Rp75,28 triliun, penerimaan pembiayaan Rp10,24 triliun, serta pengeluaran pembiayaan Rp4,30 triliun.

Ini Rekomendasi Komisi D dalam Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027

"Kita membahas pemaparan TAPD terkait perubahan APBD Tahun 2026. Dari paparan tadi disampaikan bahwa ada penurunan, dari Rp81 triliun menjadi Rp79 triliun lebih," ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/8).

Suhud menjelaskan, hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat komisi di parlemen Kebon Sirih.

Menurutnya, pembahasan di tingkat komisi diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan dan usulan terkait program-program yang akan dilaksanakan hingga akhir 2026.

"Nanti di komisi diharapkan ada masukan dan usulan terkait program-program yang akan dilakukan sampai akhir tahun 2026," katanya.

Lebih lanjut, Suhud berharap, penurunan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 tidak berdampak pada pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, serta program perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami pengurangan anggaran.

"Terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama di aspek pendidikan, kesehatan, dan juga bantalan sosial, kami harapkan tidak ada pengurangan terhadap program-program kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12758 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1442 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1440 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1396 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1085 personBudhi Firmansyah Surapati