Pemprov DKI Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa di NTT
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan dukungan bantuan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa. Bantuan tengah disiapkan dengan koordinasi intensif dengan BNPB, BUMD, Baznas Bazis DKI Jakarta, serta masyarakat.
"pasti akan berkontribusi memberikan dan meringankan,"
"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dan selalu Pemerintah DKI Jakarta pasti akan berkontribusi memberikan dan meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari gempa termasuk seperti pada waktu di Aceh, di Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (16/8).
Bantuan tersebut nantinya akan diberikan secara langsung ke beberapa kota dan kabupaten. Saat ini, Pemprov DKI tengah memetakan kebutuhan bantuan masyarakat setempat.
Sejumlah Bantuan Penyintas Kebakaran Kebon Pala Telah Didistribusikan"Nanti untuk yang di NTT, di Maumere, dan sebagainya kami sedang mempelajari mana-mana yang kemudian Pemerintah DKI Jakarta bisa ikut andil untuk memberikan bantuan," jelasnya.
Sekadar diketahui, gempa bumi magnitudo 7,7 terjadi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8) dan menyebabkan lebih dari 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini turut menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan.
Berdasarkan data BNPB, pengungsi terbesar di NTT saat ini berada di Kabupaten Sikka dengan total sebanyak 3.356 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi mencapai 2.078 jiwa.
Ratusan pengungsi lainnya juga dilaporkan bertahan di Nagekeo sekitar 500 jiwa, dan dua wilayah di provinsi berbeda, yaitu Bima, hingga Kepulauan Selayar.
Pemprov NTT juga tengah memproses surat keputusan untuk menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Langkah serupa juga telah diambil secara resmi di tingkat kabupaten/kota terdampak.
Sementara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana, serta Kabupaten Manggarai Timur yang menetapkan status Siaga Darurat Bencana.
