Komisi B Tekankan Realisasi Subsidi Pangan hingga Hasil Reses di APBD-P 2026

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menekankan sejumlah program dalam Perubahan APBD (APBD-P) 2026 berjalan optimal. Hal itu mencakup subsidi pangan, public service obligation (PSO) transportasi, hingga tindak lanjut hasil reses anggota dewan.

"Detailnya juga harus diperhatikan,"

Dikatakan Nova, penambahan anggaran subsidi pangan yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp370 miliar harus dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Menurutnya, pembiayaan tersebut telah dikoordinasikan dengan BUMD pangan.

"Artinya terkait dengan September, Oktober, November, Desember, empat bulan. Tadi saya tanyakan juga bagaimana pembiayaannya. Ternyata sudah berkoordinasi dengan BUMD setempat untuk ditalangi dulu," ujar Nova, saat rapat kerja membahas APBD-P 2026, Rabu (9/9).

Kelurahan Kedoya Selatan Distribusikan 646 Paket Bantuan Pangan

Selain subsidi pangan, Nova juga meminta pengelolaan anggaran PSO transportasi mendapat perhatian serius. Pasalnya, PSO merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik di Jakarta.

Meski demikian, realisasi anggaran PSO harus diawasi secara detail agar penggunaannya efektif dan tidak menimbulkan anggaran yang tidak terserap.

"PSO ini menjadi backbone transportasi. Tetapi jangan sampai kita hanya melihat secara umum, detailnya juga harus diperhatikan," katanya.

Di sisi lain, Nova juga menyoroti masih adanya hasil reses anggota DPRD yang belum terealisasi. Ia pun meminta setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dicatat dan didampingi termasuk target waktu penyelesaiannya.

Menurut Nova, hasil reses tidak boleh sekadar menjadi catatan tanpa kepastian tindak lanjut. Ia bahkan menemukan masih ada usulan dari periode atau tahun sebelumnya yang belum terealisasi.

"Jangan sampai hasil reses beberapa bulan lalu, bahkan dari periode atau tahun sebelumnya, sampai sekarang belum terealisasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Nova mendorong adanya sistem pencatatan dan pendampingan yang lebih terukur terhadap setiap usulan hasil reses. Dengan demikian, DPRD dan Pemprov DKI dapat memantau usulan yang sudah terealisasi, masih dalam proses, maupun yang belum ditindaklanjuti.

"Harus ketahuan mana yang reses kita, kapan harus terealisasinya. Jadi ada pendampingannya," tandas Nova.