Pemkot Jakpus Jamin Pengadaan Tanah Proyek MRT Thamrin - Kwitang Dilakukan Terbuka
Pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen melaksanakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta koridor Timur-Barat, segmen Thamrin -Kwitang, akan dilakukan secara terbuka, adil dan humanis.
Lahan yang terdampak tersebar di Kelurahan Gambir, Kebon Sirih, Senen, dan Kwitang.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany saat memimpin rapat Konsultasi Rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan MRT Thamrin-Kwitang di Ruang Pola, Kantor Wali Kota, Kamis (24/9).
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi berkaitan erat dengan aspek teknis serta berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan permukiman warga.
Proyek MRT Contract Package 201 Capai 10 Juta Jam Kerja Aman"Komunikasi intensif dan transparan merupakan kunci utama guna mencegah kesalahpahaman serta menjamin hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Denny.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun, ungkap Denny, proses pembangunan MRT Jakarta koridor Timur-Barat segmen Thamrin-Kwitang akan berdampak terhadap 64 pihak dan 17 warga.
"Lahan yang terdampak tersebar di Kelurahan Gambir, Kebon Sirih, Senen, dan Kwitang. Kami memberikan perhatian khusus agar setiap persoalan diidentifikasi dan diselesaikan melalui mekanisme yang tepat," ungkapmya.
Konsultasi publik, lanjut Denny, yang digelar hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian sosialisasi yang telah dilaksanakan pada 16 September serta pendataan awal lokasi pada 17 hingga 18 September 2026.
"Melalui forum ini, warga mendapat informasi terperinci seputar maksud dan tujuan pembangunan, proses penilaian ganti kerugian, penilaian objek, bentuk kompensasi, serta hak dan kewajiban masing-masing," paparnya.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan kepastian hukum dan jaminan hak bagi masyarakat, termasuk pemberian ganti kerugian yang layak.
Pendekatan musyawarah dan keterbukaan informasi dipilih untuk memastikan bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan, pelayanan publik terjaga dan akses warga tidak terganggu secara berkepanjangan selama masa konstruksi.
"Pemerintah kewilayahan, baik kecamatan maupun kelurahan akan terus berperan sebagai penghubung untuk menampung masukan dan aspirasi warga. Kami mengajak pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk turut menjaga suasana kondusif," tegasnya.
IIa berharap, pembangunan MRT Timur-Barat ini tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga Jakarta, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan, aktivitas ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
"Mari bersama menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah. Semoga seluruh rangkaian proses pembangunan dapat berjalan lancar, tertib, dan transparan," tutup Denny.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Fajar Eko Satriyo menjelaskan, proyek MRT Lintas Timur Barat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembangunan ini, menurutnya, merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem transportasi di Jakarta dan sekitarnya.
"Kami berkomitmen melaksanakan proses pengadaan tanah secara terbuka, adil dan transparan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin hak masyarakat, termasuk pemberian ganti kerugian yang layak," tandasnya.
