DPRD Dukung Kolaborasi Strategis Pemprov DKI Percepat Pembangunan
Pemprov DKI Jakarta menandatangani 15 dokumen kerja sama strategis yang melibatkan BUMD, BUMN, dan perangkat kerja daerah. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembangunan dan transformasi Jakarta menuju kota global yang berkelanjutan pada 2030.
"Mengakselerasi pembangunan di Jakarta,"
Kerja sama bernilai triliunan rupiah tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari elektrifikasi armada Transjakarta senilai Rp5,07 triliun, pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas, hingga pengembangan kawasan berorientasi TOD MRT.
Kolaborasi juga meliputi penguatan layanan kesehatan, penyediaan perumahan bagi pekerja informal, infrastruktur digital, serta pemanfaatan energi rendah karbon dan biofuel.
Perkuat Fiskal dan BUMD, Pramono Usulkan Empat Raperda ke DPRD DKIKetua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menyambut baik kolaborasi lintas lembaga tersebut. Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan langkah yang didorong untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
"Kolaborasi antarlembaga ini memang hal yang lama didorong oleh teman-teman di DPRD DKI Jakarta. Kerja sama ini akan mendorong dan mengakselerasi pembangunan di Jakarta," ujar Suhud, Selasa (13/10).
Meski demikian, Suhud mengingatkan agar seluruh kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Ia menegaskan, penandatanganan dokumen kerja sama harus diikuti realisasi dan implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Mudah-mudahan penandatanganan ini menjadi momentum akselerasi pembangunan di Jakarta agar lebih cepat dari apa yang diharapkan warga Jakarta," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa setiap kerja sama harus segera dieksekusi dengan target yang terukur.
Sinergi lintas sektor, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
"Ini bukan sekadar seremoni, tanda tangannya atau kerja samanya, tetapi realisasinya, karena ini merupakan bagian upaya mempercepat pembangunan dan pelayanan publik," ujar Pramono.
