BI DKI Perkuat Industri Sistem Pembayaran Lewat Jakarta POV 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Payment System on Your View (POV) 2026 sebagai forum komunikasi, diskusi, dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pelaku industri sistem pembayaran di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Pentingnya penguatan tata kelola"
Kepala KPwBI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan mengatakan, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman pelaku industri terhadap arah kebijakan sistem pembayaran, menyampaikan hasil evaluasi pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan dan kapabilitas industri dalam menghadapi perkembangan teknologi dan berbagai risiko sistem pembayaran.
BI Jakarta Perkuat Daya Saing dan Akses Pasar UMKM melalui Program IKRA"Jakarta POV 2026 menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat komunikasi dan sinergisitas dengan industri," ujar Iwan, Kamis (5/11).
Iwan menjelaskan, sebagai pusat ekonomi dan keuangan nasional, DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam industri sistem pembayaran dan jasa penukaran valuta asing.
"Berdasarkan data Triwulan III 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33 persen Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) secara nasional dan 32 persen Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) secara nasional," terangnya.
Menurutnya, dari sisi aktivitas usaha, kontribusi DKI Jakarta juga sangat dominan. Nilai transaksi PJP LR tercatat mencapai 36 persen dari total nasional. Sementara itu, transaksi KUPVA BB mencapai 69 persen dari total nasional.
"Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko industri dalam menjaga keamanan serta keandalan sistem pembayaran nasional," ungkapnya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, lanjut Iwan, hasil pengawasan sepanjang 2026 menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan serta penguatan pengelolaan risiko, termasuk mitigasi risiko keamanan siber.
"Bank Indonesia terus mendorong penguatan industri melalui pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, sekaligus meningkatkan kapasitas para penyelenggara sistem pembayaran," bebernya.
Iwan menambahkan, Jakarta POV 2026 juga menjadi wadah untuk menyampaikan perkembangan kebijakan dan menyelaraskan pemahaman pelaku industri terhadap ketentuan terkini.
Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengomunikasikan hasil evaluasi pengawasan serta meningkatkan kesadaran pelaku industri mengenai pentingnya penguatan tata kelola, kepatuhan, dan mitigasi risiko.
"Sinergitas antara regulator, industri, dan praktisi diharapkan dapat mendukung terwujudnya industri sistem pembayaran yang inklusif, aman, andal, berintegritas, dan berkelanjutan," imbuhnya.
Melalui penyelenggaraan Jakarta POV 2026, Iwan berharap, sinergisitas antara Bank Indonesia, pelaku industri, dan pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam mendorong peningkatan kapasitas, kepatuhan, serta ketahanan para penyelenggara.
"Kolaborasi yang berkelanjutan ini kami yakini mampu mendukung terwujudnya ekosistem sistem pembayaran yang aman dan berintegritas, sekaligus mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional," tandasnya.8
