Raperda Pembangunan Keluarga Disetujui DPRD DKI Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11).
"Mengintegrasikan perlindungan,"
Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan payung hukum untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga di ibu kota.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Baco menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme persetujuan secara lisan setelah pimpinan rapat mendengarkan laporan hasil pembahasan Raperda.
DWP DKI Gelar Seminar Ketahanan Keluarga"Permintaan persetujuan dari anggota dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan sebelumnya," ujar Baco.
Selanjutnya, Baco mempersilakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut.
Dalam laporannya, Aziz menjelaskan bahwa regulasi ini diperlukan guna mengintegrasikan berbagai program pembangunan keluarga yang selama ini masih tersebar di sejumlah sektor dan cenderung berfokus pada aspek administratif.
Menurutnya, Jakarta menghadapi berbagai tantangan perkotaan yang berdampak terhadap ketahanan keluarga. Persoalan tersebut meliputi kerentanan ekonomi, keterbatasan hunian layak, tingginya angka perceraian, hingga masalah psikososial dan kesehatan mental.
"Pembentukan Perda Pembangunan Keluarga merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan payung hukum yang mengintegrasikan perlindungan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga secara holistik di DKI Jakarta," katanya.
Bapemperda bersama Pemprov DKI Jakarta telah menyempurnakan materi Raperda menjadi 13 bab dan 31 pasal. Substansinya mencakup penguatan program pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses permodalan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, hingga literasi digital untuk melindungi anak.
Setelah laporan disampaikan, Baco meminta persetujuan seluruh anggota dewan. Seluruh anggota parlemen Kebon Sirih yang hadir menyatakan setuju agar Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda.
"Apakah Raperda tentang Pembangunan Keluarga untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?" tanya Baco.
"Setuju!" jawab anggota dewan serentak.
Persetujuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Raperda yang telah disetujui selanjutnya diserahkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
