Pemkot Jaksel Jalani Verlap Pengarusutamaan Gender Anugerah Prahita Ekapraya
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan menjalani verifikasi lapangan (Verlap) evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024-2025 dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
"Kebijakan responsif gender"
Verlap tersebut menjadi salah satu tahapan evaluasi untuk melihat komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai sektor pembangunan.
DWP Jaksel Perkuat Pemahaman Pengarusutamaan GenderWali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengatakan, semakin besarnya peran perempuan dalam berbagai bidang menuntut hadirnya kebijakan responsif gender yang kuat.
Kebijakan tersebut terutama diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni perlindungan pekerja perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
"Tantangan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat kebijakan responsif gender, meningkatkan perlindungan, serta memastikan akses dan layanan publik yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta Selatan," ujarnya, Jumat (13/11).
Syafrin menjelaskan, Pemkot Jakarta Selatan sudah menunjukkan komitmen terhadap implementasi PUG melalui landasan regulasi yang berjenjang.
"Komitmen itu di antaranya diwujudkan melalui penetapan enam regulasi tingkat kota serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2023-2026 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023," terangnya.
Menurutnya, upaya terpadu melalui intervensi di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tersebut turut memberikan hasil positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta Selatan tercatat meningkat sebesar 2,01 persen. Sementara, angka ketimpangan gender berhasil ditekan hingga turun sebesar 15,65 persen.
"Capaian kedua indikator tersebut bahkan melampaui rata-rata Provinsi DKI Jakarta maupun nasional," ungkapnya.
Syafrin menambahkan, Pemkot Jakarta Selatan telah menetapkan lima arah strategis untuk mengawal keberlanjutan PUG. Salah satunya memperluas jangkauan Ruang Bersama Indonesia ke seluruh 65 kelurahan serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat RT/RW.
"Kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi komitmen kami di Jaksel untuk nyata dan sepenuh hati," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan, Rizky Hamid memaparkan, untuk mendukung implementasi PUG di lapangan, Pemkot Jakarta Selatan menghadirkan lima inovasi unggulan sepanjang periode 2024-2025.
Kelima inovasi tersebut meliputi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, integrasi ruang publik ramah disabilitas di Blok M Hub, layanan home care ibu nifas Pasukan Pink di Puskesmas Pancoran, Ekowisata Ciliwung di Kelurahan Cikoko, serta program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
"Hingga tahun 2026, program Ruang Bersama Indonesia telah diinisiasi di 10 kelurahan percontohan yang mewakili 10 kecamatan dan diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi," bebernya.
Rizky menyebut, persiapan menghadapi penilaian PUG bukan semata-mata mengenai menang atau kalah dalam Anugerah PPE 2026. Proses tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Jakarta Selatan merupakan wilayah yang responsif terhadap gender.
Implementasi PUG diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, sehat, dan aman bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, hingga lansia.
"Keberhasilan dalam mempertahankan dan menjalankan program-program ini tentunya memerlukan kerja sama serta kolaborasi dari seluruh unsur. Mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan, seluruh pihak termasuk keterlibatan aktif seluruh unsur di Jakarta Selatan demi terselenggaranya PUG dengan baik," tandasnya.
