Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membentuk tim khusus yang akan mendata pemukiman kumuh. Tim tersebut terdiri dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Penataan Kota dan Asisten Pembangunan Provinsi DKI.

Memberikan kontribusi khusus untuk mempercepat menyelesaikan masalah kawasan kumuh

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tim yang dikoordinir Asisten Pembangunan ini dibentuk untuk menghindari terjadinya data yang tumpang tindih, antara Pemprov DKI  dengan Konsultan Manajemen Wilayah-3 Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP).

"Tim khusus konsentrasi untuk kawasan kumuh, memberikan kontribusi khusus untuk mempercepat menyelesaikan masalah kawasan kumuh," ujar Djarot, saat menerima Tim P2KP di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/9)

Djarot menambahkan, Oktober mendatang data pemukiman kumuh, baik yang dikerjakan tim dari Pemprov DKI maupun P2KP sudah harus rampung.

Pemprov DKI maupun P2KP, kata Djarot, harus saling bersinergi dalam mendata jumlah pemukiman kumuh di Ibu Kota. "Sehingga data yang sudah dikerjakan oleh salah satu pihak, tidak dikerjakan kembali," tandas Djarot.