Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin mengalihkan Pekerja Harian Lepas (PHL) menjadi petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sebab, para PHL di Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman sering mengabaikan instruksi yang diberikan.

‎Saya lagi berpikir kenapa enggak PHL-PHL Dinas Kebersihan atau (Dinas) Taman dikasih ke PPSU kelurahan saja

Basuki juga menilai petugas PPSU yang ada di kelurahan saat ini masih kurang. Kendati demikian kinerja petugas PPSU sudah bisa dilihat dan dirasakan. "PPSU sudah relatif baik kerjanya, justru kurang orang. ‎Saya lagi berpikir kenapa enggak PHL-PHL Dinas Kebersihan atau (Dinas) Taman dikasih ke PPSU kelurahan saja," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (9/10).

Dengan semakin banyaknya petugas PPSU di tiap kelurahan, maka lurah bisa menjadi seorang manajer di wilayahnya masing-masing. Para PHL yang ada saat ini hanya mau mengerjakan instruksi dari suku dinas. Sementara instruksi dari lurah sering kali diabaikan.

"Kalau sekarang kan lurah mau manggil PHL (Dinas) Taman, eh tamannya jelek nih, dicuekin. Karena lurah enggak bayar gaji dia. Terus Lurah bilang sama  Kebersihan, ini ada sampah Bu, kok enggak dibersihin. Dicuekin juga sama PHL dan akhirnya PPSU yang kerja," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,1-3 miliar kepada para lurah se-DKI Jakarta untuk merekrut PHL dan petugas PPSU atau tenaga kerja kontrak pada tahun ini. Selain untuk membayar gaji setiap PPSU sebesar Rp 2,7 juta per bulan, anggaran tersebut juga digunakan untuk membayar asuransi kesehatan dan tenaga kerja, belanja bahan-bahan material bangunan serta operasional satu unit mobil pikap sebagai kendaraan operasional.

Setiap kelurahan bisa merekrut 40-70 orang, tergantung dari luasan wilayah dan jumlah penduduknya.