Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menyusun konsep awal untuk pembangunan Port of Jakarta. Konsep pelabuhan kelas internasional tersebut, belajar dari kesuksesan Port of Rotterdam, di Belanda. 

Sekarang ini baru tahap menyusun bahan-bahan masukan untuk pra visibility studies membentuk Port of Jakarta

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuti Kusumawati mengatakan, pihaknya mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk penyusunan konsep awal Port of Jakarta. "Sekarang ini baru tahap menyusun bahan-bahan masukan untuk pra visibility studies membentuk Port of Jakarta," ujar Tuti, Minggu (1/11). 

Tuti mengatakan, Port of Jakarta tidak hanya didukung oleh tiga pulau reklamasi yakni pulao O, pulau P, dan pulau Q, tetapi juga pulau N. "Pulau-pulau itu kalau digabung dengan pulau N bisa menjadi pelabuhan yang bisa melayani tidak hanya skala nasional tapi juga internasional. Dan buat kita, bukan semata-mata memiliki pelabuhan terbesar tapi juga terbaik," katanya. 

Menurut Tuti, pembangunan Port of Jakarta ini belajar dari pengalaman pemerintah Belanda membangun Port of Rotterdam. Sehingga bisa mengurangi kesalahan yang dilakukan sebelumnya. "Kita belajar dari kesuksesan mereka dan nggak harus mengulang failure-nya. Kita benar-benar kerja bareng tim mereka (Belanda). Mereka berkomitmen untuk melakukan dukungan technical assistance dalam rangka menyusun konsep-konsep awal ini," ucapnya. 

Tuti berharap, adanya kerja sama dengan pihak Belanda ini bisa turut mengangkat nama Port of Jakarta di dunia internasional. Karena Port of Rotterdam telah memiliki nama besar. "Mereka (Belanda) kan sudah punya nama. Kalau kita kerja sama dengan yang sudah punya nama, harapannya kita juga akan terangkat," tuturnya. 

Nantinya jika sudah mauk pelaksanaan maka kerja sama yang dilakukan adalah business to business (B to B). Sementara saat ini kerjasama baru antara pemerintah saja. 

"Dalam MoU (memorandum of understanding) isinya yang pertama kami mengirimkan karyawan tiga bulan dan mengembangkan pulau O, P and Q. Tapi nanti kalau sudah B to B, government gak terlibat," tandasnya.