You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Operasional PKK Harus Masuk DPA Pemkot-Kelurahan
.
photo Rio Sandiputra - Beritajakarta.id

Anggaran PKK Harus Masuk DPA Pemkot-Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat dan perempuan saat ini menjadi salah satu program utama dari Pemprov DKI Jakarta. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra Pemprov DKI, diharapkan mampu menjadi penyambung dari program-program yang bisa mensejahterakan warga.

Jadi mulai 2015 nanti dari tingkat Pemerintah Kota (Pemkot), kecamatan, hingga kelurahan harus menganggarkan biaya operasional termasuk kegiatan lomba-lomba TP PKK di wilayahnya

Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung membuat Peraturan Gubernur (Pergub) No 122/2013 tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

"Jadi mulai 2015 nanti dari tingkat Pemerintah Kota (Pemkot), kecamatan, hingga kelurahan harus menganggarkan biaya operasional termasuk kegiatan lomba-lomba TP PKK di wilayahnya," ujar Ratna Ningsih, Sekretaris TP PKK DKI, saat penilaian tertib administrasi di Kelurahan Pondok Pinang, Rabu (6/5).

Anggota PKK Tuntut Kenaikan Honor

Menurut Ratna, untuk 2014 sendiri memang anggaran operasional TP PKK masih ditangani Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (KPMPPA). Namun dengan dikeluarkannya Pergub tersebut, akan memberikan kewenangan hingga tingkat kelurahan.

"Termasuk lomba itu harus diselenggarakan dari tingkat kelurahan, sebagai evaluasi dari program. Pelaksanaan penjurian dan lain-lain juga dimasukkan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masing-masing tingkatan," jelas Ratna.

Tujuan diterbitkannya Pergub ini, lanjut Ratna, adalah membantu PKK sebagai penyambung program Pemprov DKI untuk usaha mensejahterakan masyarakat. "Yang bisa menyampaikan program hingga bawah itu ya PKK. Sehingga Pak Wagub Basuki mempunyai data nomor telepon Dasawiswa se-DKI yang telah dibentuk, dan sewaktu-waktu akan mensurvei random, apakah program DKI telah sampai ke warga," tandasnya.

Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor mengatakan, untuk tahun ini memang anggaran operasional PKK ada di KPMPPA. "Sudah masuk disana, besarannya tahun ini sekitar Rp 1 milyar untuk secara keseluruhan. Untuk 2015 karena sudah ada Pergub akan kita anggarkan per wilayahnya," imbuh Syamsuddin.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2080 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1255 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1205 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1063 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati