You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Operasional PKK Harus Masuk DPA Pemkot-Kelurahan
.
photo Rio Sandiputra - Beritajakarta.id

Anggaran PKK Harus Masuk DPA Pemkot-Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat dan perempuan saat ini menjadi salah satu program utama dari Pemprov DKI Jakarta. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra Pemprov DKI, diharapkan mampu menjadi penyambung dari program-program yang bisa mensejahterakan warga.

Jadi mulai 2015 nanti dari tingkat Pemerintah Kota (Pemkot), kecamatan, hingga kelurahan harus menganggarkan biaya operasional termasuk kegiatan lomba-lomba TP PKK di wilayahnya

Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung membuat Peraturan Gubernur (Pergub) No 122/2013 tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

"Jadi mulai 2015 nanti dari tingkat Pemerintah Kota (Pemkot), kecamatan, hingga kelurahan harus menganggarkan biaya operasional termasuk kegiatan lomba-lomba TP PKK di wilayahnya," ujar Ratna Ningsih, Sekretaris TP PKK DKI, saat penilaian tertib administrasi di Kelurahan Pondok Pinang, Rabu (6/5).

Anggota PKK Tuntut Kenaikan Honor

Menurut Ratna, untuk 2014 sendiri memang anggaran operasional TP PKK masih ditangani Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (KPMPPA). Namun dengan dikeluarkannya Pergub tersebut, akan memberikan kewenangan hingga tingkat kelurahan.

"Termasuk lomba itu harus diselenggarakan dari tingkat kelurahan, sebagai evaluasi dari program. Pelaksanaan penjurian dan lain-lain juga dimasukkan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masing-masing tingkatan," jelas Ratna.

Tujuan diterbitkannya Pergub ini, lanjut Ratna, adalah membantu PKK sebagai penyambung program Pemprov DKI untuk usaha mensejahterakan masyarakat. "Yang bisa menyampaikan program hingga bawah itu ya PKK. Sehingga Pak Wagub Basuki mempunyai data nomor telepon Dasawiswa se-DKI yang telah dibentuk, dan sewaktu-waktu akan mensurvei random, apakah program DKI telah sampai ke warga," tandasnya.

Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor mengatakan, untuk tahun ini memang anggaran operasional PKK ada di KPMPPA. "Sudah masuk disana, besarannya tahun ini sekitar Rp 1 milyar untuk secara keseluruhan. Untuk 2015 karena sudah ada Pergub akan kita anggarkan per wilayahnya," imbuh Syamsuddin.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siapkan Pendaftaran Online PJLP, Pelamar Diimbau Tidak Datang ke Balai Kota

    access_time22-04-2025 remove_red_eye16259 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Dibuka Dua Gelombang, Rekrutmen Petugas PPSU Bisa di Kelurahan-Kecamatan

    access_time22-04-2025 remove_red_eye3460 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Imbau Warga Daftar PPSU dan Damkar Melalui Kelurahan

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1538 personFakhrizal Fakhri
  4. Anggota DPRD DKI Brando Susanto Tutup Usia

    access_time27-04-2025 remove_red_eye1523 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. DPRD-Koopsud 1 Bahas Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

    access_time28-04-2025 remove_red_eye1418 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik