DKI-DPD RI Gelar Rapat Konsolidasi Percepatan Pembangunan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-P era) menggelar rapat koordinasi sinkronisasi‎ konsolidasi aspirasi daerah.

Persoalannya rusun kita jumlahnya itu belum sebanding dengan saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali sehingga kita harus kerja keras

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai sejumlah program kementerian dengan Pemprov DKI seperti normalisasi Ciliwung, relokasi warga bantaran dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pantauan Beritajakarta.com, rapat koordinasi yang di sebuah hotel kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat ini dihadiri Ketua DPD RI, Irman Gusman; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono; Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah dan sejumlah kepala dinas beserta para wali kota.

Dishubtrans Teken MoU Revitalisasi Angkutan Umum Kecil Menjadi Sedang

‎Sekda DKI Jakarta, Saefullah menyampaikan, bahwa telah ditetapkan program jangka panjang dan jangka pendek di ibukota sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo.

"Program itu tertuang dalam visi mereka yakni menciptakan Jakarta Baru, kota modern tertata rapih sebagai tem‎pat hunian layak dan manusiawi, serta pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik," ujar Saefullah dalam sambutannya, Kamis (12/11).

‎Saefullah mengatakan, untuk mewujudkan Jakarta tertata rapih, Pemprov DKI harus menyediakan hunian yang layak dengan membangun rusunawa sebagai tempat relokasi warga bantaran sungai dan hunian bagi masyarakat berperekonomian kurang mampu.

‎"Pada kesempatan yang baik ini akan diperdalam mengenai program penanganan banjir di Jakarta dan rusunawa ‎oleh para kepala dinas," ucapnya.

Menurut Saefullah, selama ini 13 sungai besar di wilayah DKI Jakarta dari sisi Timur sampai Barat termasuk Kali Cakung Drain banyak dibuat hunian yang bukan seharusnya. Karena itulah, Pemprov DKI berupaya melakukan normalisasi sungai bersama kementerian dan merelokasi warga ke rusunawa.

"Persoalannya rusun kita jumlahnya itu belum sebanding dengan saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali sehingga kita harus kerja keras," katanya.

‎

Kondisi inilah, lanjut Saefullah, yang harus sama-sama dipikirkan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Atas dasar itu, dalam forum tersebut ia mengharapkan ada masukan-masukan dan solusi untuk mengambil kebijakan yang lebih familiar, manusiawi dan diterima masyarakat.

"Saya atas nama Pemprov DKI sangat menyambut baik terselanggaranya acara ini. Mudah-mudahan ke depan akan ada dialog antara Pak Gubernur dengan pemerintah pusat," tandasnya.

Pada rapat itu, Kepala Dinas Tata Air DKI, Tri Djoko Sri Margiyanto bersama Ke‎pala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adji dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji memaparkan masing-masing programnya terkait penanganan banjir di ibukota.