Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum mengerti skala prioritas dalam menentukan anggaran. Hal itu terlihat dari penyusunan anggaran untuk 2016.

Pengertian berbasis kinerja bukan potong uang. Tapi disusun skala prioritas

Menurutya, masih banyak kegiatan yang kurang penting, dibandingkan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Dalam menyusun ini (APBD), kelihatan teman-teman ini nggak ngerti skala prioritas," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/11).

Seharusnya, lanjut Basuki, masing-masing SKPD membuat skala prioritas secara berjenjang. Sehingga jika anggaran tidak mencukupi, maka kegiatan paling akhir yang dibuang.

"Dulu lebih parah. Kalau uangnya nggak cukup, langsung semua SKPD potong 10-20 persen. Pengertian berbasis kinerja bukan potong uang. Tapi disusun skala prioritas dari 1-20-30," katanya

Dikatakan Basuki, SKPD mulai berubah dalam membuat skala prioritas tersebut. Namun mereka belum mengerti sepenuhnya. Sehingga masih ada saja kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat masih menjadi prioritas.

"Nah mereka mulai ngerti tahap ini. Tapi belum ngerti penuh juga. Misalnya contoh, kalau yang kesehatan seluruhnya prioritas, jadi nggak boleh dibuang. Tapi mereka masih berpikir, semua SKPD musti buang. Berarti itu masih berba sis uang," ucapnya.

Selain itu, Basuki juga menyoroti mengenai pembelian tanah. Negosiasi kepada pemilik tanah bisa dilakukan sejak awal. Sehingga tidak perlu menunggu pengesahan APBD.

"Yang untuk proses lelang semua harus disimpan di APBD awal. Kalau beli tanah bisa negosiasi dulu saja. Begitu sudah nego, nanti saat dapat duit sisa lelang, nah duitnya bisa diambil," tandasnya.