Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana membangun sebanyak-banyaknya hunian vertikal di ibukota. Hal ini untuk menyiasati keterbatasan lahan yang dimiliki Jakarta. Adanya sejumlah peraturan yang membatasi pembangunan vertikal ini, akan dievaluasi.

Kita memang harus membangun vertikal sebanyak-banyaknya di tengah lahan hunian yang minim, dan pertambahan penduduk yang pesat di Jakarta

"Kita memang harus membangun vertikal sebanyak-banyaknya di tengah lahan hunian yang minim, dan pertambahan penduduk yang pesat di Jakarta," kata Basuki usai menghadiri sidang paripurna DPRD DKI, Rabu (25/11).

Basuki mengatakan, saat ini Pemprov DKI sudah memulai upaya pembangunan hunian vertikal dengan membangun rumah susun (rusun). "Itu akan kita gencarkan terus ke depannya," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Aji menambahkan, tahun ini ada 21.000 unit rusun yang akan dibangun di 15 lokasi, diantaranya di Kampung Bandan, Ujung Menteng, Rawa Buaya dan Waduk Pluit. Satu blok rusun terdiri atas 15 lantai dengan luas 1-2 hektare. Luas setiap unit sekitar 30 meter persegi.

Selain berbentuk rusun mandiri, Pemprov DKI berencana membangun rusun terpadu dengan pasar. Ada 10 lokasi yang telah direncanakan, yakni di Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Sindang, Pasar Serdang, Pasar Grogol, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Jelambar Polri, Pasar Sukapura dan Pasar Blok G Tanah Abang.

Berkaca pada relokasi warga Kampung Pulo, penggantian unit rusun diberikan berdasarkan bidang tanah. "Berdasarkan hasil pemetaan dari Badan Pertanahan Nasional, ada 520 bidang tanah di Kampung Pulo. Kami ganti rusun ekuivalen jumlahnya dengan jumlah bidang tanah," kata Ika.

Jika warga di bantaran sungai memiliki sertifikat, Pemprov DKI menawarkan konsep penggantian 1,5 kali. Artinya, luas tanah akan diganti unit rusun sebanyak 1,5 kali.