You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
1000 Perusahaan Di Jakbar Belum Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan
photo Septradi Setiawan - Beritajakarta.id

1.000 Perusahaan di Jakbar Belum Daftar BPJS

Di Jakarta Barat ternyata masih banyak perusahaan yang belum mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Saya kira dengan total 4.200 itu cukup bagus, karena yang 1.000 itu mungkin nanti akan menyusul

Berdasarkan catatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, dari 4.200 perusahaan, sebanyak 1.000 perusahaan diantaranya belum bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya kira dengan total 4.200 itu cukup bagus, karena yang 1.000 itu mungkin nanti akan menyusul," kata Suhari, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Kota Manado terkait mekanisme tenaga ahli dalam membangun Jakarta Barat, Selasa (15/12).

PKL Binaan di Jakbar Ikut Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Suhari, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan, baik yang sudah maupun yang belum mendaftar BPJS Ketenagajerjaan. Pengawasan sendiri dilakukan oleh tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Perusahaan di Jakarta Barat umumnya jasa dan penerbangan," ujar Suhari.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menerima kunjungan kerja Komisi D dan C DPRD Kota Menado, Sulawesi Utara, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah serta membangun infrastruktur bangunan dengan tenaga ahli yang ada di wilayah Jakarta Barat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati