You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Harap Operator Awasi Perilaku Sopir Feeder
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot Harap Operator Awasi Perilaku Sopir Feeder

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap, opaja selaku operator mengawasi perilaku sopir agar tertib saat operasional di lapangan.

Sopirnya tidak boleh lagi sopir tembak. Harus dapat lisensi sehingga layak mengendarai bus

Dikhawatirkan Djarot, kebiasaan lama para sopir resmi yang kerap digantikan sopir tidak resmi saat beroperasi masih terjadi. Oleh karena itu, dia meminta seluruh sopir mendapat lisensi kelaikan mengendarai bus.

"Sopirnya tidak boleh lagi sopir tembak. Harus dapat lisensi sehingga layak mengendarai bus," tegas Djarot, saat peresmian bus pengumpan Transjakarta (Feeder), Selasa (22/12).

Djarot Ajak Ulama Membumikan Toleransi Beragama

 

Djarot melanjutkan, operator harus mengawasi sopir Feeder agar tidak lagi ngetem, karena sistem yang diterapkan adalah rupiah per kilometer dan tidak mengejar setoran.

"Kopaja masuk jalur busway tapi masih ngetem, sekarang tidak bisa lagi. Kalau dulu mereka ngetem karena kejar setoran, kalau sekarang rugi karena kilometer tidak jalan," ucapnya.

Bila masih ditemukan pelanggaran oleh sopir Feeder, Djarot meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta tidak segan untuk menindak. "Termasuk melakukan pengandangan bila sopir membandel," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati