You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Awas Parkir Basement DPRD DKI Rawan Pencurian
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Parkir Basement DPRD DKI Rawan Pencurian

Selain tidak tertata, parkir sepeda motor di Gedung DPRD DKI juga dinilai rawan pencurian. Salah satu pegawai yang bekerja di lingkungan Balai Kota, Bayu (29) mengaku kehilangan helm beberapa waktu lalu.

sudah dua kali helm saya hilang disana

"Selain kendaraan yang berhimpitan dengan kendaraan lain juga rawan pencurian helm, sudah dua kali helm saya hilang di sana," kata Bayu, Jumat (29/1).

Ia juga meminta kepada pengelola gedung agar memperhatikan masalah keamanan parkir. Padahal menurutnya, fasilitas keamanan seperti Closed Circuit Television (CCTV) sudah terpasang.

Prasetyo Pertanyakan Plang Parkir DPRD

"Padahal kalau dilihat di sana ada sarana CCTV dan juga palang parkir, tapi tidak dioperasikan, lama-lama bisa motor yang hilang," katanya.

‎Sekretaris Dewan DKI, Muhammad Yuliadi mengakui, pihaknya hanya menyiagakan enam personel satuan pengamanan dalam (Pamdal). Kondisi ini rupanya membuat kendaraan yang parkir sulit terpantau.

"Kita hanya ada enam orang satpam, sangat tidak mencukupi, baru awal februari nanti ada tambahan sekitar 20 orang," katanya.

Perlu diketahui, gedung baru DPRD DKI Jakarta memiliki tiga basement parkir. Basement satu sampai dua diperuntukkan untuk kendaraan dewan. sedangkan basement tiga digunakan untuk parkir sepeda motor. Dengan demikian, satu lantai hanya dijaga oleh dua pamdal.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12935 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1554 personFakhrizal Fakhri
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1493 personFakhrizal Fakhri
  4. Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset

    access_time14-08-2026 remove_red_eye1378 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1147 personBudhi Firmansyah Surapati