Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan, jika pembahasan APBD Perubahan sesuai dengan prosedur maka pembelian uninterruptible power supply (UPS) tidak akan muncul.

Nggak ada yang mau ngaku. saya pikir itu tugas aparat lah yang membuktikan siapa yang main, siapa yang ngatur

Anggaran UPS tidak ada dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014.

"Jadi sebetulnya kalau kita lihat proses tadi enggak mungkin muncul namanya UPS. Karena di dalam KUA-PPAS tidak ada nomenklatur soal pendidikan," kata Basuki usai menjadi saksi di Ruang Kartika 2, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/2).

Basuki menilai ada campur tangan oknum memasukan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2014. Pasalnya, pihak sekolah juga tidak mengusulkan pembelian. Ia optimistis jika kasus ini bisa terungkap. Karena bukti-bukti sudah dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Jadi bagaimana bisa sekolah ngusulin. Ada seseo rang, tangan siapa yang mainin itu yang dinamakan siluman tadi. Nggak ada yang mau ngaku. saya pikir itu tugas aparat lah yang membuktikan siapa yang main, siapa yang ngatur," tandasnya.