You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
erp jalan berbayar
photo Doc - Beritajakarta.id

Polda Siap Dukung Penerapan ERP di DKI

Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar yang mulai diberlakukan Pemprov DKI tahun depan mendapat dukungan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya. Namun, untuk mewujudkan kebijakan tersebut di beberapa ruas jalan di ibu kota juga diperlukan Electronic Registration & Identification (ERI).

ERI itu adalah dasar untuk kita melaksanakan ERP, tanpa ERI mustahil kita melaksanakan hal tersebut

"ERI itu adalah dasar untuk kita melaksanakan ERP, tanpa ERI mustahil kita melaksanakan hal tersebut," kata AKBP Bakharuddin Muhammad Syah, Wadirlantas Polda Metro Jaya dalam sebuah diskusi ERP di Jakarta, Selasa (3/6).

Menurutnya, kepolisian sendiri telah siap melakukan registrasi dan mencocokkan data yang dimiliki dengan data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI. "Kami telah siap untuk sinkronisasi dengan Dispenda DKI, kapan mau disinkronkan? Tanpa ERI, ini mustahil diwujudkan," ucapnya.

Gerbang ERP Masuki Tahap Tes Tanah

Ia menambahkan, mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan ERP. Menurutnya hal tersebut sangat positif, sehingga kepolisian pun sangat serius dalam hal ini agar kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan.

"Ini tentunya wajib kita dukung, karena arahnya positif dan kami siap diajak revolusi. Kami juga sudah mensosialisasikan ke sosial media, termasuk di TMC dan RTMC," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar datanya bisa segera dicocokkan dengan yang ada di Polda Metro Jaya.

"Nanti kami coba koordinasikan dengan Dispenda mengenai data kendaraan," kata Akbar.

Sedangkan data yang akan digunakan tetap mengacu kepada data yang dimiliki Polda Metro Jaya, karena data yang dimiliki Dispenda hanya kendaraan yang ada di Jakarta, sementara yang melintas di Jakarta bukan hanya kendaraan dari Jakarta saja, tapi juga dari Depok, Tangerang dan Bogor.

"Saya pikir kita akan menggunakan data yang ada di Polda Metro, dan yang melanggar bukan hanya kendaraan di Jakarta saja," tegasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33466 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye14694 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

    access_time11-11-2026 remove_red_eye8260 personDessy Suciati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5738 personFakhrizal Fakhri
  5. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye5488 personBudhi Firmansyah Surapati