You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Minta Eselon II Susun Anggaran Sendiri
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pejabat Eselon II Harus Susun Anggaran Sendiri

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta pejabat eselon II menyusun sendiri program prioritas dalam APBD 2017.  Sehingga saat dievaluasi, pejabat eselon II bisa mengetahui prioritasnya.

Persoalan paling besar itu kalau eselon II, bukan dia yang nyusun anggaran. Tahun ini saya minta agar susun anggaran sendiri

"Persoalan paling besar itu kalau eselon II, bukan dia yang nyusun anggaran. Tahun ini saya minta agar susun anggaran sendiri," kata Basuki saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2017, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3).

Basuki yakin penyusunan APBD 2017 akan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Karena musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sudah secara elekronik. "Tahun depan akan lebih baik. Ini kan kami dengerin dari masyarakat, public hearing," ucapnya.

DPRD Harap Serapan APBD 2016 Capai 90 Persen

Basuki berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengetahui visi misi yang dijalankan saat ini. Beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan pemahaman yang tidak bermanfaatkan akan dihapus.

"Dulu terlalu banyak sosialisasi, macam-macam. Ada ratusan kegiatan. Saya juga tidak mau lagi ada penunjukan langsung, proyek dibagi. Semua lelang harus  konsolidasi. Yang kecil gabung saja, kalau nggak berantakan sistem kami," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11333 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati