You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Tak akan Toleransi PKL di Atas Saluran
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI Targetkan Penyerapan APBD DKI 2016 Capai 90 Persen

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama optimis penyerapan anggaran belanja daerah (APBD) 2016 mencapai 90 persen dari total anggaran sekitar Rp 67,1 triliun. Apalagi, sejumlah pengadaan pun menggunakan lelang konsolidasi dan e-katalog yang lebih cepat prosesnya dibanding melalui tahapan lelang.

Tahun ini akan lebih cepat penyerapannya. Tahun lalu saja kami bisa sampai 72 persen

"Kami targetnya habisin sebanyak mungkin. Tapi deketin angka 90 persen lah. Karena 10 persen sisanya itu ada pemasukan dan efisiensi," kata Basuki, Jumat (18/3) kemarin.

Basuki mengatakan, penyerapan anggaran tahun ini akan lebih cepat karena beberapa kegiatan dilakukan lelang konsolidasi. Sehingga tidak ada kegiatan dengan nilai kecil dilelang sendiri.

Basuki Tak Ingin APBD DKI Bocor

"Tahun ini akan lebih cepat penyerapannya. Tahun lalu saja kami bisa sampai 72 persen, setelah APBD Perubahan," ujarnya.

Beberapa kegiatan pembelian jasa dan barang juga sudah melalui e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Dengan begitu, pengadaan tidak melalui proses lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta dan lebih cepat prosesnya.

"Banyak barang yang sudah bisa dibeli melalui e-katalog juga," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11431 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1349 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1284 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye995 personBudhi Firmansyah Surapati