You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Opsi Pengganti 3 in 1 Hanya ERP
photo Doc - Beritajakarta.id

Opsi Pengganti 3 in 1 Hanya ERP

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan opsi untuk pengganti 3 in 1 hanya sistem electronic road pricing (ERP). Sementara kebijakan ganjil genap hanya sebagai transisi saja. Keputusan ini tetap menunggu evaluasi uji coba penghapusan 3 in 1 yang dilakukan mulai Selasa (5/4).

Opsi pengganti penghapusan 3 in 1 adalah ERP. Sebelum ERP karena masih lama terpaksa kami terapin ganjil genap

"Opsi pengganti penghapusan 3 in 1 adalah ERP. Sebelum ERP karena masih lama terpaksa kami terapin ganjil genap. Tapi harus evaluasi lagi," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/4).

Basuki menargetkan sistem ERP bisa diterapkan mulai tahun 2017. Akan tetapi, beberapa fasilitas harus ditambah. Seperti park and ride dan penambahan bus. Sehingga pengendara ada pilihan jika ingin menggunakan angkutan umum.

Penghapusan 3 in 1, Jalan Pinggiran Kota Lebih Lengang

"Park and ride baru bisa efektif kalau kamu bisa cegah orang masuk. Makanya mesti kena ERP. Jadi kalau kamu pelit nggak mau bayar Rp 30 ribu, kamu parkir dulu deh," tandasnya.

Basuki mengaku akan menunggu hasil evaluasi uji coba penghapusan 3 in 1 sebelum menentukan kebijakan berikutnya. Rencananya uji coba akan dilakukan selama dua pekan termasuk dengan evaluasinya.

Uji coba sendiri mulai dilakukan pada Selasa (5/4). Beberapa jalan protokol yang sebelumnya berlaku aturan tersebut terpantau padat. Sementara jalan arteri justru lebih lengang.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati