You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kompensasi KLB Terkumpul Rp 4 Triliun
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Kompensasi KLB Terkumpul Rp 4 Triliun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengumpulkan Rp 4 triliun dari kompensasi pengembang yang mengajukan kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dana tersebut salah satunya digunakan untuk membangun simpang susun Semanggi.

Seperti sekarang kami sudah dapat cadangan uang Rp 4 triliun dari kompensasi pengembang

"Seperti sekarang kami sudah dapat cadangan uang Rp 4 triliun dari kompensasi pengembang," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, saat groundbreaking simpang susun Semanggi, Jumat (8/4).

Selain simpang susun Semanggi, beberapa prasarana yang akan dibangun menggunakan uang kompensasi tersebut seperti ducting, revitalisasi Kota Tua, rumah susun (rusun) dan beberapa lainnya.

Pembangunan Simpang Susun Semanggi Dipercepat

Menurut Basuki, dengan adanya kompensasi ini maka berbagai pembangunan di ibu kota bisa lebih cepat. Karena jika menggunakan APBD maka prosesnya cukup rumit, harus melalui perencanaan terlebih dahulu.

"Kalau pakai perencanaan kapan selesainya. Kami sudah ciptakan di DKI jadi provinsi pertama yang gunakan rancang bangun," ucapnya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 175 tahun 2015 tentang pengenaan kompensasi terhadap pelampauan nilai KLB, pengembang bisa menaikan KLB hingga 14 atau maksimum. Khusunya untuk gedung yang dilintasi oleh angkutan umum berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT), Lihgt Rail Transit (LRT), dan kereta api.

"Pengembang yabng berani minta penambahan KLB terutama yang lewat jalur-jalur transportasi maka mereka boleh menaikan sampai maksimum 14. Nah waktu dia naikan dia harus bayar kami, bukan dalam bentuk uang. Ini namanya kontribusi tambahan yang kami ciptakan, dikalikan NJOP," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1223 personAnita Karyati
  2. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1033 personFakhrizal Fakhri
  3. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye881 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pemprov DKI Bakal Hubungkan Dua JPO di Rasuna Said

    access_time05-08-2026 remove_red_eye750 personDessy Suciati
  5. Dinas LH Tangani Tumpukan Sampah di Kedaung Kaliangke

    access_time07-08-2026 remove_red_eye710 personAldi Geri Lumban Tobing