Melihat tumpukan sampah di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama marah besar.

KBT ini ikonnya Jakarta, harus bersih. Walau KBT kewenangan BBWSCC namun harus bersih, tamannya rapih, tidak ada gundukan tanah

Padahal, di lokasi itu banyak pekerja harian lepas (PHL) Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur. Namun sampah tidak dibersihkan.

Bahkan, Basuki langsung mempertanyakan hal itu. Namun koordinator lapangan PHL Pertamanan, bernama Fitri Simanjuntak (34) mengatakan, sampah di jalan inspeksi kewenangan PPSU dan PHL Kebersihan.

Mendengar hal itu, gubernur langsung marah dan meminta agar PHL Pertamanan membersihkan sampah. Ia mengingatkan, petugas lapangan membersihkan sampah yang ada di depannya, bukan saling lempar tanggung jawab.

"KBT ini ikonnya Jakarta, harus bersih. Walau KBT kewenangan Balai Besar Wilayan Ciliwung Cisadane (BBWSCC) namun harus bersih, tamannya rapi , tidak ada gundukan tanah," kata Basuki, di KBT, Rabu (27/4).

Atas kejadian itu, Ia berpikir agar PHL Pertamanan dan Kebersihan dimasukkan menjadi PPSU.

Menjawab kekesalan Basuki, Fitri Simanjuntak mengatakan, PHL pertamanan tugasnya hanya membersihkan sampah di areal trase kering KBT dan jalur hijau di KBT. Bahkan ada 11 item pekerjaan di KBT. Di antaranya adalah menoping pohon, mengumpulkan sampah, membuang dan sebagainya.

"Tugas PHL hanya di jalur dan antara KBT, ini sesuai kontrak kerja. Kalau ditambah membersihkan jalan inspeksi ya tidak bisa, itukan kewenangan PPSU dan PHL Kebersihan," ujarnya.

Di kawasan KBT ada 25 PHL Pertamanan yang dibagi dalam delapan zona kerja. Ia menilai, angka itu sangat minim jika harus menambah beban pekerjaan denga membersihkan jalan inspeksi.