You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kemenpolhukam dan Pemprov DKI Gelar Acara Kebhinekaan
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Kemenpolhukam-DKI Gelar Forum Koordinasi Kebhinekaan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Acara ini akan diikuti 150 peserta dari berbagai elemen dan rencananya akan dibuka bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat

Forum tersebut digelar untuk meningkatkan sinergitas dan memperteguh Kebhinekaan.

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kemenkopolhukam RI, Kusnaedi mengatakan, acara ini akan diselenggarakan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4). Adapun tujuan acara tersebut untuk lebih mempererat kehidupan kebangsaan serta tali persaudaraan warga Ibukota.

Wagub Ingatkan Pentingnya Bhineka Tunggal Ika

"Acara ini akan diikuti 150 peserta dari berbagai elemen dan rencananya akan dibuka Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat," katanya, Rabu (27/4).

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenpolhukam RI Arief Poerboyo Moekiyat menambahkan, Jakarta merupakan kota yang terdiri berbagai macam suku, agama dan budaya. Kondisi itu bisa menjadi kekuatan bangsa Indonesia dan sesuai dengan semboyan negara Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika.

"Saya juga berharap kegiatan ini tidak menjadi sia-sia," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1169 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye953 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye940 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati