You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
djarot Minta Warga Tidak Menghalangi Kerja Petugas Sensus
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Petugas Sensus akan Dikawal

Petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan dikawal jika mendapat penolakan dari pemilik rumah ataupun tempat usaha.

Kalau sampai mereka tidak boleh masuk sampaikan kepada kami, akan kami kawal, sama lurah, ketua RT dan RW

"Kalau sampai mereka tidak boleh masuk sampaikan kepada kami, akan kami kawal, sama lurah, ketua RT dan RW," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/5).

Menurut Djarot, data yang dihimpun petugas BPS DKI itu nantinya dapat dijadikan sebagai acuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyusun kebijakan mendatang. Mengingat data ketimpangan di Ibukota saat ini telah mencapai 0,46 persen.

Djarot Cari Solusi Tekan Ketimpangan Ekonomi

"Ini salah satu cara untuk bisa menurunkan tingkat ketimpangan. Ada 20 persen yang paling kaya-kaya itu cepat sekali pendapatannya. Income perkapita di Jakarta itu hampir 14 ribu US dollar per tahun, ini tinggi ya. Tetapi sayangnya tingginya hanya yang ini, yang 20 persen. Yang lainnya lambat," tandas Djarot.

Sebelumnya, Sejumlah petugas sensus ekonomi, mendapatkan perlakuan kasar dari sejumlah orang yang berjaga di sebuah pool taksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Pisangan Timur, Pulogadung, Senin (2/5) sore. Akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan sensus secara maksimal.‎

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1209 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1201 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1012 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye965 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye868 personBudhi Firmansyah Surapati