You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Temukan Ada Mandor PPSU
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Basuki Temukan Ada Jabatan Mandor PPSU

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan ada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang didapuk sebagai mandor. Padahal jabatan itu tidak pernah dibuat. Sebab pengawasan PPSU sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pegawai negeri sipil (PNS).

Kami menarik PPSU kan karena PNS tidak mungkin bersih-bersih got, tapi bukan berarti pengawasan pun PNS tidak mau lakukan

"Yang lebih gawat lagi kami temukan di lapangan PPSU ada mandornya. Lucu nggak nih," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/5).

Oknum Lurah yang Manfaatkan PPSU Sudah Terdata

Menurut Basuki, keberadaan PPSU justru membuat sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas. Padahal fungsi pengawasan berada pada PNS. 

"Beberapa oknum PNS jadi malas juga, sedikit-sedikit maunya PHL, PPSU, PKWT. Lalu lu orang ngapain?," tegas Basuki.

PPSU yang menjabat sebagai mandor, biasanya adalah anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena semua sosialisasi, anggarannya sudah dicoret dari APBD DKI. 

"Jadi PNS mempekerjakan mungkin LSM jadi PPSU, karena nggak ada lagi uang rapat, sosialisasi, jadi LSM diangkat jadi mandornya PPSU," katanya.

Basuki mengatakan sengaja merekrut PPSU sebagai pegawai kasar. Karena PNS tidak mungkin diminta untuk membersihkan saluran air. PNS hanya diminta untuk menjadi pengawas saja. 

"Kalau ada mandor, buat apa ada PNS begitu banyak. Kami menarik PPSU kan karena PNS tidak mungkin bersih-bersih got, tapi bukan berarti pengawasan pun PNS tidak mau lakukan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11125 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1261 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati