You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penggunaan Bahasa Media Luar Ruang Akan Dipantau
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Kartu Jakarta One untuk Pendataan Kebutuhan Warga

Kartu Jakarta One bisa digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatur dan memantau aktivitas warganya.

Contohnya kalau naik Transjakarta, kita tahu arus naik tertinggi dan turunnya kemana. Jadi bisa langsung buat rute baru, mereka tidak harus pindah halte terlalu lama

"Contohnya kalau naik Transjakarta, kita tahu arus naik tertinggi dan turunnya kemana. Jadi bisa langsung buat rute baru, mereka tidak harus pindah halte terlalu lama," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Jumat (27/5).

Pemegang Kartu Jakarta One Bisa Disubsidi Sembako

Hal lain seperti dalam pembagian bantuan beras untuk rumah tangga miskin. Nyatanya dilapangan masyarakat miskin masih membeli beras dengan harga yang cukup mahal.

"Saat ini belinya hanya catat tangan doang, ‎kita sulit cek berapa kebutuhan sebenarnya penduduk miskin, kalau ada kartu kita tahu siapa saja penerima layaknya," katanya.

‎Hal yang sama juga seperti operasi pasar yang tidak bisa dilakukan setiap hari. Sebab saat dijual semua daging langsung habis diborong pedagang.

"Makanya kita sudah ujicobakan melalui penerima KJP, jadi satu anak dapat satu kilogram. Kalau hanya sistem penjualan satu orang per kilogram, mereka bisa bolak balik setiap hari, dan yang seharusnya menerima tidak dapat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye928 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati