Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama masih menemukan makam fiktif di Ibukota. Oleh sebab itu, pihaknya akan menerapkan sistem pendataan lahan makam.

Sistemnya belum selesai. Kami ingin sistemnya itu pakai pendataan posisi makam. Karena kami temukan banyak sekali makam-makan yang fiktif

"Sistemnya belum selesai. Kami ingin sistemnya itu pakai pendataan posisi makam. Karena kami temukan banyak sekali makam-makan yang fiktif," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/6).

Makam fiktif yang dimaksud Basuki adalah lahan yang telah dipasangi batu nisan namun tidak ada jenazahnya. Praktek tersebut dilakukan sejumlah oknum untuk mencari keuntungan. Jika ada yang meninggal maka makam itu akan ditawarkan dengan membayar sejumlah uang yang cukup besar.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan retribusi untuk pemakaman. Bahkan khusus untuk Blok A III gratis dari retribusi. Beberapa layanan juga digratiskan seperti jasa gali tutup lobang, sewa tenda, sewa sound system, sewa kursi dan jasa rawat makam.

"Jadi ada batu nisan segala macam‎, tapi itu belum pasti ada isinya. Kalau ada yang nyogok (untuk memakamkan), itu ditaruh di depan. Dicup dulu," ucapnya.

Kedepan praktek tersebut tidak bisa dilakukan. Karena semua pendataan makam akan menggunakan sistem. Nantinya akan dipetakan lahan mana yang masih kosong.

"Makanya sekarang mau kami petakan, kami sudah ada sistemnya, nanti keliatan, siapa yang minta, ya hampir kayak ngurus kamar ranjang rumah sakit lah," tandasnya.

Berikut adalah retribusi pemakaman resmi dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, untuk Blok AAI sebesar Rp 100 ribu, Blok AAII sebesar Rp 80 ribu, Blok AI Rp 60 ribu dan Blok AII Rp 40 ribu.