You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga Pendatang Harus Terdata di RT/RW
photo Suriaman Panjaitan - Beritajakarta.id

Warga Pendatang Harus Terdata di RT/RW

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat ‎mengatakan, kota Jakarta merupakan kota yang terbuka bagi semua warga Indonesia.

‎Pada warga yang baru itu tetap harus lapor, lapor ke RT RW

Namun, mengantisipasi lonjakan pendatang pasca Lebaran, Jakarta sebagai Ibukota juga harus menciptakan kota yang terkendali. Salah satunya dengan pendataan warga pendatang.

"‎Pada warga yang baru itu tetap harus lapor, lapor ke RT/RW," kata Djarot di Parkir Selatan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (1/7).

Pemudik Diimbau Tidak Bawa Keluarga Saat ke Jakarta

Langkah ini ungkap Djarot merupakan tertib administrasi. RT dan RW, diminta mengecek warga pendatang yang datang ke lingkungannya. Mereka akan diberikan tenggat waktu enam bulan bermukim di Jakarta.

Setelah enam bulan warga pendatang belum mendapatkan memiliki pekerjaan, maka dipulangkan ke daerah asalnya.

"‎Kepada pendatang diberikan tenggat waktu 6 bulan. Kalau mereka belum bisa bekerja, mendapatkan hasil ya diusahakan balik ke daerah asalnya‎," tandasnya.

Djarot menambahkan, langkah ini diambil agar situasi di Ibukota tetap kondusif. Pasalnya, warga pendatang yang belum memiliki pekerjaan hingga enam bulan dari kedatangannya, akan menjadi beban bagi pemerintah.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1183 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati