You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Opimis Sampah di Ibukota Tertangani Selama Ramadan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Djarot Pastikan Penanganan Sampah Tetap Normal

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, memastikan penanganan sampah selama libur lebaran berjalan secara baik. Selain pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan, seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) juga berkomitmen tetap bertugas. 

Jadi, tidak perlu dirisaukan karena sampah yang ditimbulkan tidak banyak dibandingkan hari biasa

"Personel PPSU digilir bertugas selama libur lebaran untuk membersihkan wilayah. Termasuk Satpol PP, petugas pertamanan, pemadam kebakaran dan instansi terkait tidak libur cuti bersama lebaran," kata Djarot, Senin (4/7). 

Sampah DKI Meningkat 463 Ton saat Ramadan

Karena itu Djarot meminta warga tidak khawatir sampah akan menumpuk selama libur lebaran. Apalagi, sekitar 6,7 juta warga Jakarta diperkirakan mudik ke kampung halaman.

"Jadi, tidak perlu dirisaukan karena sampah yang ditimbulkan tidak banyak dibandingkan hari biasa," ungkapnya. 

Tidak hanya berimbas terhadap volume sampah, menurut Djarot, kebiasaan mudik saat lebaran juga berdampak terhadap lalu lintas di Jakarta. Diperkirakannya, kemacetan lalu lintas akan menurun drastis.

"Lebih dari satu juta kendaraan bermotor yang setiap hari lalu lalang di ruas jalan Ibukota juga keluar daerah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11333 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1345 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1285 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1279 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye991 personBudhi Firmansyah Surapati