You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Transaksi Tunai untuk Layanan Transjakarta Dilarang
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Transaksi Tunai untuk Layanan Transjakarta Dilarang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin ada transaksi tunai untuk layanan Transjakarta. Sebab semua halte telah dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan transaksi non tunai.

Enggak boleh, tapi bisa saja kalau dia bayar tunai. Itu harusnya gak boleh, itu saya katakan ada peluang permainan

"Enggak boleh, tapi bisa saja kalau dia bayar tunai. Itu harusnya gak boleh, itu saya katakan ada peluang permainan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/7).

Menurut Basuki, seharusnya alasan mesin untuk top up offline tidak terjadi. Karena fasilitas tersebut merupakan salah satu layanan kepada penumpang. "Sekarang kami akan seldiki jadi selalu cari-cari alasan. Ini mah sudah klasik," ujarnya.

PT Transjakarta Operasikan 450 Bus ke Tempat Wisata

Pengalaman mesin top up yang offline sempat dialami oleh penumpang Transjakarta Elsa (23) sebanyak dua kali. Penjaga loket mengarahkan agar Elsa membayar dengan uang tunai atau membeli kartu baru untuk bisa menggunakan Transjakarta.

"Uang elektronik saya saldonya habis. Saat mau naik Transjakarta, ternyata mesinnya offline. Petugas meminta saya membayar dengan tunai atau membeli kartu baru," kata Elsa.

Elsa kemudian memilih untuk membayar dengan uang tunai sebesar Rp 3.500. Elsa tetap bisa masuk melalui gate, dengan menggunakan kartu milik petugas. "Tapi petugas mintanya uang pas Rp 3.500. Saya masuk pakai kartunya petugas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1210 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1203 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1013 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye968 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye870 personBudhi Firmansyah Surapati