You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Minta BPS Ubah Pola Pendataan Warga Miskin
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki Minta BPS Ubah Pola Pendataan Warga Miskin

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah pola pendataan. Pola yang digunakan selama ini mencakup seluruh warga yang ada di Jakarta. Padahal tidak semua warga memiliki KTP DKI.

Di Jakarta itu banyak yang tidak punya KTP DKI, apa lagi yang ada di daerah kumuh

"Di Jakarta itu banyak yang tidak punya KTP DKI, apa lagi yang ada di daerah kumuh," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7).

Menurut Basuki, jika hanya warga ber-KTP DKI saja yang didata, penduduk miskin jumlahnya akan berbeda. Pada bulan Maret 2016 penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat sebesar 384,30 ribu orang atau 3,75 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama yakni Maret 2015 Sebanyak 398,92 ribu orang atau 3,93 persen.

Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Menurun

"Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu, jadi semua orang yang ketemu di Jakarta itu dinilai," tandasnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yakni dengan memberikan subsidi diberbagai bidang. Seperti transportasi, pendidikan, perumahan, serta lainnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1443 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1359 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1278 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1231 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1120 personFolmer