Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran untuk pembayaran lahan pembangunan Mass Rapid Trasit (MRT) dalam APBD Perubahan. Penambahan anggaran yang diajukan yakni sebesar Rp 250 miliar.

Ini baru diusulkan, untuk menambah pembayaran MRT yang dari semula Rp 50 miliar menjadi Rp 300 miliar

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, semula anggaran yang disiapkan sebesar Rp 50 miliar. Dalam APBD Perubahan diajukan penambahan anggaran sebesar Rp 250 miliar.

"Ini baru diusulkan. Untuk menambah pembayaran MRT yang dari semula Rp 50 miliar menjadi Rp 300 miliar," kata Yusmada, di Balai Kota, Selasa (2/8).

Dia mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar lahan warga yang terkena pembangunan. Pembayaran beberapa bidang lahan saat ini sudah dikonsinyasi atau dititipkan ke pengadilan.

Yusmada menambahkan, penambahan anggaran untuk pembayaran lahan MRT ini tidak mengubah porsi anggaran Dinas Bina Marga. Karena ada beberapa kegiatan yang tidak terserap, kemudian dialihkan.

"APBD Perubahan ini tidak ada perubahan signifikan pada total anggaran kami. Tambahan kami ambil dari kegiatan yang tidak bisa terserap, jadi dialihkan. Tapi bukan menambah APBD kami secara keseluruhan," tandasnya.