Terkait kenaikan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP), Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mengatakan, meskipun pemerintah telah menambahkan anggaran, masih banyak pelajar sekolah swasta belum mendapatkan KJP.

Hendaknya Pemprov DKI jangan hanya memperhatikan sekolah negeri saja, namun sekolah swasta pun harus lebih diperhatikan karena banyak dari golongan tidak mampu disana

Padahal siswa swasta kerap tersendat iuran bulanan, sehingga pihak sekolah menahan ijazah.

“Hendaknya Pemprov DKI jangan hanya memperhatikan sekolah negeri saja, namun sekolah swasta pun harus lebih diperhatikan karena banyak dari golongan tidak mampu disana,” katanya, Kamis (25/8).

Ia meminta agara pihak e ksekutif untuk mencari solusi dan tidak berat sebelah terhadap sekolah swasta. Saat ini, siswa swasta lebih banyak diarahkan mendapatkan bantuan dana dari yayasan beasiswa. 

Apalagi tahun ini penerima KJP yang sebelumnya telah mendapatkan KJP dari sekolah menengah atas, tetap bisa mendapatkan KJP jika siswa tersebut melanjukan ke tingkat perguruan tinggi.

“Saat ini telah ada 26 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Jakarta telah membuat MoU dengan pemprov DKI Jakarta terkait KJP, ada anggaran Rp 13,5 miliar  untuk para mahasiswa, sedangkan tingkat sekolah dasar hingga menengah atas ada Rp 2,4 miliar,” tandasnya.

Anggaran KJP saat ini dinaikkan dari 531.000 naik menjadi 648.000 orang penerima KJP, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dianggarakan dari Rp 1,06 triliun naik hingga Rp 1,366 triliun, jadi naik sekitar Rp 300 miliar.