You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
JPO di Jl Yos Sudarso Diperbaiki
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

JPO di Jl Yos Sudarso Diperbaiki

Jembatan penyeberangan orang (JPO) dekat Kantor Wali Kota Jakarta Utara, di Jalan Yos Sudarso diperbaiki. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengganti penutup kanopi atau atap JPO yang rusak dengan menggunakan policarbonat.

Kita akan menyalakan penerangan di lokasi dan merapihkan jaringan listrik di lokasi

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Priyanto mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan unit lainnya untuk menghalau pengendara motor naik JPO.

"Untuk bollard atau penghalang kami bersurat ke Dinas Bina Marga," ujar Priyanto, Jumat (26/8).

Jembatan di Permukiman Warga Pejaten Timur Ambrol

Terkait lampu JPO yang padam, Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Utara, melakukan perbaikan komponen dan penambahan lampu.

Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi, Agus Mulyadi mengatakan, lampu di selasar JPO sudah berfungsi, namun dinilai kurang karena masih ada yang padam dan belum terpasang. Saat ini pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan lampu untuk tangga naik/turun JPO sisi Kecamatan Tanjung Priok.

"Untuk sisi Kecamatan Koja lampu sudah cukup, tinggal sisi seberang. Untuk yang belum ada lampu sedang proses pengambilan lampu. Kita akan menyalakan penerangan di lokasi dan merapihkan jaringan listrik di lokasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12234 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1367 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1349 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1306 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati