You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bisnis Plan Pemanfaatan Aset PT Transjakarta Akhir Tahun Rampung
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Perencanaan Bisnis Transjakarta Ditarget Rampung Akhir 2016

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat‎ mengaku telah menginstruksikan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk membuat rencana bisnis pemanfaatan aset milik PT Transjakarta. Ditargetkan, perencanaan itu rampung akhir tahun ini.


"Ini Transjakarta sekarang lagi bikin business plan pemanfaatan seluruh koridor, JPO dan halte. Kan bisa pasang iklan di situ. Tahun 2016 selesai‎," ujar Djarot, di Masjid Jami Baitul Amal, Kelurahan Rawa Badak Utara, Koja, Jumat (26/8).

Dikatakan Djarot, dalam rencana bisnis banyak hal yang harus diperbaiki. Di antaranya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan Halte. Untuk JPO, akan dipercantik dan dilengkapi penerangan yang maksimal. Begitu jua dengan halte. Tempat penumpang menunggu bus akan dibuat senyaman mungkin dan bagus.

PT Transjakarta Bisa Peroleh Keuntungan dari Pengelolaan Aset

"Dengan begitu, perusahaan akan mengiklan di situ.‎ Dengan seperti itu maka pendapatan Transjakarta akan naik‎," ungkapnya.

Bila pendapatan meningkat, lanjut Djarot, Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah daerah ke PT Transjakarta akan dikurangi. Nantinya, dana PSO akan dialihkan untuk program prioritas seperti pembangunan rusun, taman, integrasi penataan lingkungan, penyediaan untuk pedagang kaki lima dan untuk pendidikan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11015 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1331 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1252 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1248 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye972 personBudhi Firmansyah Surapati