Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta PT Jakpro membuat perencanaan ducting di ibu kota. Sehingga ke depan, utilitas di ibu kota tidak lagi ditanam melainkan tertata rapi dalam ducting.

Kita lagi suruh Pak Budi Karya Dirut PT Jakpro untuk hitung berapa. Supaya dia (operator) bisa sewa. Kita mesti hitung dulu, kaji dulu

"Kita lagi suruh Pak Budi Karya Dirut PT Jakpro untuk hitung berapa. Supaya dia (operator) bisa sewa. Kita mesti hitung dulu, kaji dulu. Mumpung lagi gali-gali, macet banget kan kalau gali gitu," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (17/7).

Dikatakan Basuki, untuk masalah izin utilitas kewenangannya berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum DKI. Dirinya menalai ada masalah dalam perizinan sehingga membuat pemasangan utilitas di ibu kota menjadi semrawut. "Semua ada di Dinas PU. Jadi sudah kejadian lama. Dinas PU yang masalah," katanya.

Ahok sapaan akrabnya menganggap terlalu banyak izin yang dikeluarkan oleh suku dinas (sudin) di wilayah. Kendati demikian dirinya belum memiliki solusi untuk permasalahan ini. Dirinya berjanji akan segera mencarikan solusi. "Nanti kita pikirin (solusinya). Makanya Dinas PU itu terlalu banyak sudin kasih izin macam-macam. Terlalu liar," ucapnya.

Untuk melakukan pemetaan utilitas di Jakarta, menurut Ahok, cukup menyita waktu dan anggaran. Sehingga dirinya lebih memilih untuk memikirkan utilitas yang akan dipasang.

Dirinya menilai pemasangan utilitas saat ini tidak beraturan. Utilitas seperti fiber optic, kabel telepon, kabel listrik, gas, air, serta lainnya tidak sesuai aturan. Nantinya Dinas Tata Ruang juga akan dikerahkan melakukan pemetaan.